perkembangan pers di australia

1 .pendahuluan

Secara teritorial Australia adalah sebuah negara yang sangat besar, hal yang kemudian menciptakan logika linear akan kebutuhannya atas sarana sharing informasi, dalam konteks ini media massa. Akan tetapi hal ini tentunya berimbang sehingga pertanyaan tentang siapa mengontrol siapa dalam media dapat dipahami bahwa hal ini adalah bentuk saling interaksi dalam upaya pembangunan bukan dalam bentuk hegemoni global yang selalu berujung pada penindasan global.

Media massa memiliki kekuatan yang besar ketika hal itu berada pada jalurnya bukan pada intervensi dan tekanan, sepatutnya media mampu menempatkan dirinya sebagai news instrument pembangun yang baik tanpa dominasi.

Media massa dewasa ini menjadi sebuah barang hebat dalam dunia Globalisasi, persaingan informasi dan teknologi membawa media massa menduduki poin penting dalam hal ini, media massa seakan menjadi bisnis ataupun sebuah hal baru dengan sejuta potensi yang ada di dalamnya sehingga  tak mengherankan ketika muncul nama-nama orang yang berada dibelakang wacana media.

Media Australia menganut prinsip-prinsip kebebasan liberal yang seringkali sarat makna. Sebab, Pemerintah Australia tidak memiliki kekuatan konstitusional untuk mengatur kegiatan media massa, yang dimiliki oleh swasta. Pemerintah Australia juga tidak mengenal pemberian izin penerbitan media massa sehingga pemerintah tidak berhak untuk menutup surat kabar.

Murdoch menjadi pemilik 16 televisi lokal dan 31 koran  termasuk Koran terbesar di Australia dan telah mengakuisisi berbagai media massa seperti Koran dan televisi local, di Indonesia Murdoch berhak atas ANTV yang telah dibawah kendalinya dan juga telah membeli Lativi yang sekarang telah menjadi TvOne bersama Abu Rizal Bakrie, selain itu Murdoch juga telah mengakuisisi MySpace.com pada tahun 2005 sehingga tak heran jika ia menjadi “the most powerfull person in the world today” dengan kerajaan media yang dimilikinya di seluruh dunia termasuk Australia sehingga dikatakan bahwa ketakutan akan keberpihakan media massa di Australia menjadi hal yang patut dipertanyakan.

Peran dan fungsi media massa di Australia sebagai mana yang telah kita bahas dari awal bahwa media massa memiliki poin penting sebagai alat kontrol social dalam masyarakat

luas termasuk dalam  masalah politik. Dewasa ini masalah politik menjadi sebuah hal yang sangat sensitif dan mampu menjadi liar ketika politik tak lagi memandang etika dan kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara termasuk melalui media massa yang menjadi wadah penghubung dengan jutaan orang di seluruh dunia.

Berbicara tentang regulasi media massa dan terkait masalah politik, tentu tidak lepas akan peran pers di dalamnya. Lalu seperti apa sistem pers yang berlaku di Australia?  Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kami menyajikan beberapa bab dan poin mengenai permasalahan besar dalam makalah ini.

2 .latar belakang

  

      Kelahiran Suratkabar di Australia, Sydney Gazette

Sydney Gazette, pertama kali diterbitkan oleh mantan narapidana George Howe pada tahun 1803. Awal koran Australia merupakan catatan penting lokal, negara bagian dan peristiwa nasional. Halaman-halaman mereka merupakan sumber yang kaya informasi tentang sejarah masyarakat. Banyak koran utama yang beredar saat ini bisa melacak asal-usul mereka untuk publikasi dari masa kolonial. Namun, penampilan, isi, dan pengendalian suratkabar pada akhir abad ke-19 mencerminkan hal yang berbeda.

Pada bulan November 1800, Royal Laksamana berlabuh di koloni membawa narapidana yang diangkut. George Howe datang dengan pengalaman pencetakan dari Hindia Barat dan London. Keahlian yang berharga ini digunakan di pers pemerintah dan koloni pertama buku diterbitkan secara lokal, sebuah kompilasi dari perintah pemerintah yang diproduksi pada tahun 1802.

George Howe juga diperbolehkan untuk mencetak suratkabar pertama di Australia dari sebuah gudang sederhana yang terletak di bagian belakang Gedung Pemerintah. Mulai 5 Maret 1803 di Sydney Gazette dan New South Wales. Iklan dipublikasikan sebagai edisi mingguan dengan empat halaman portofolio dan sejumlah pemberitahuan swasta. Dalam edisi awal kertas, sebuah penjajah bisa menemukan pengiriman berita, hasil lelang, kejahatan laporan, dan pemberitahuan pertanian serta puisi, sastra, dan nasihat agama. Untuk mengumpulkan berita lokal, editor menggantung 'slip kotak' di depan toko di mana suratkabar dipublikasikan.

3 .Pembahasan

a .sistem pers di Australia

      Pers Komunis-Soviet di Australia

Pers sayap kiri (komunis) mengalami kejayaan sejak berakhirnya Perang Dunia I. Pada masa itu, para tentara yang kembali dari perang merasa muak dengan sistem kelas sosial yang lama. Dalam sistem tersebut, pemilik lahan pertanian dan peternakan berada di atas kaum pekerja, yang menderita selama Depresi Besar pada tahun 1930-an.

Selama Depresi Besar, banyak orang Australia kehilangan kepercayaan pada kemampuan wakil-wakil pemerintah mereka. Sejumlah organisasi ekstremis atau radikal memperoleh kekuatan dan popularitas sebagai akibat dari skala besar ketidakpuasan publik. Dari segi politik, kaum komunis, sosialis, organisasi pekerja dan pengangguran secara aktif menentang penggusuran paksa rumah-rumah, sedangkan kelompok-kelompok nasionalis dan fasis menikmati peningkatan keanggotaan menikmati hak politik.

Sistem pers komunis-Soviet di Australia berkembang pesat seiring meroketnya popularitas Partai Komunis Australia. Di ruang lingkup internasional, komunisme sendiri saat itu tengah berjaya di Uni Soviet dan China. Sistem pers komunis berkembang di Uni Soviet, negara di mana Partai Komunis Australia berkiblat.

Dukungan atas sistem pers komunis di Australia memudar pada pertengahan tahun 1950-an. Peristiwa-peristiwa terkait komunisme di berbagai belahan dunia, seperti Revolusi Hungaria (1956) dan The Great Leap Forward (1958), mempengaruhi pudarnya dukungan pada sistem pers komunis.

b .Perkembangan Pers Otoriter dan Liberal di Australia

Dukungan atas pers komunis-Soviet pun beralih pada suratkabar yang kemudian menjadi suara penguasa, seperti The Sydney Morning Herald dan The Age di Melbourne. Keduanya dimiliki oleh keluarga Sir Warwick Fairfax, salah satu klan penguasa bisnis media di Australia. Pada periode ini, sistem pers di Australia beralih haluan menjadi otoritarian. Kemudian, terjadi persaingan antarkoran sore dalam memperebutkan pasar kelas pekerja dan komuter, misalnya Daily Mirror (Sydney), Melbourne Herald, Telegraph Brisbane, dan Adelaide News. Suratkabar-suratkabar tersebut kini sudah tidak lagi terbit. Pada periode ini, di bawah bendera surat kabar yang disebut terakhir, Rupert Murdoch mulai membangun kerajaan bisnis medianya.

Sistem pers otoriter mewujud di Australia dalam berbagai aspek. Dibandingkan negara-negara liberal-demokratik lainnya, seperti Amerika Serikat dan Inggris, pers di Australia cenderung lebih terkekang. Ketiadaan perlindungan hukum terkait kebebasan berpendapat mereka, berdampak adanya rintangan bagi masyarakat terkait hukum dan komersial.

Namun demikian, saat ini sistem pers di Australia tak bisa dikatakan murni otoriter, melainkan cenderung ke arah yang lebih liberal dan berpihak pada pasar. Suratkabar yang sebelumnya konservatif dan menganut format broadsheet, seperti Brisbane Courier-Mail dan Adelaide Advertiser, berganti gaya menjadi format tabloid yang lebih kecil dengan konten yang berubah. Misalnya, meningkatnya pemberitaan bersifat hiburan seperti gosip selebriti.

4 .permasalahan

a . Kebebasan Pers di Australia

Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Australia Jack R Herman menggambarkan masyarakat Australia sebagai “bebas dan terbuka, toleran terhadap pendapat yang berlawanan, dengan tradisi berupa pers bebas dan kebebasan berbicara”. Ia berpendapat bahwa gagasan tentang kebebasan berbicara itu begitu jelas, hingga para pendiri negara melihat tidak perlu mengawetkan perlindungan tersebut dalam Konstitusi. Namun, saat ini ada pertanyaan penting akan apakah media benar-benar bebas untuk melaporkan masalah dan keprihatinan yang terkait kepentingan umum, dan apakah informasi yang mereka butuhkan tersedia untuk itu.

Chris Nash dari Australian Centre for Independent Journalism menyatakan, Australia adalah salah satu dari beberapa negara-negara yang tidak memiliki instrumen hukum (baik Undang-Undang Dasar atau Bill of Rights) yang menegaskan jangkauan dan cakupan dari kebebasan warganya, termasuk kebebasan berbicara. Sistem hukum umum di negara lainnya, termasuk Inggris, Kanada dan Selandia Baru, memiliki Undang-Undang yang termasuk dalam kerangka hukum mereka dalam bentuk tertentu. Sejumlah ketentuan ini terbatas pada kebebasan berbicara, berekspresi atau berkomunikasi; seperti Amandemen Pertama Amerika Serikat yang khusus untuk kebebasan pers.

Kerangka konstitusional Australia bagi kebebasan pers lebih lemah daripada di negara liberal-demokratik lainnya. Tekanan komersial yang kuat dan legislatif dan dampak keuangan dari pemerintah nasional baru-baru ini di alternatif media publik telah berdampak merugikan. Medan di mana kontes untuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers terjadi lebih berbahaya bagi publik.

Dampaknya, menurut Heather Marano, adalah memburuknya perkembangan kebebasan pers di Australia. Praktik-praktik seperti merekam pembicaraan telepon, intimidasi, dan pemaksaan terhadap wartawan untuk menahan informasi dari masyarakat dan sumber-sumber menyerah kepada pihak berwenang, nyatanya terjadi di negara “yang berkembang dan seharusnya demokratik”.

Pada tahun 2007, Reporters Without Borders (organisasi internasional non-pemerintah yang mempromosikan kebebasan pers) menempatkan Australia pada peringkat 28 dari 169 negara untuk kebebasan pers. Ini adalah penurunan yang signifikan dari di peringkat 12 pada tahun 2002, dan menempatkan Australia di belakang negara-negara berkembang seperti Namibia, Latvia dan Republik Ceko. Amerika Serikat juga memperoleh peringkat buruk yang memalukan. Meskipun didasarkan pada cita-cita demokrasi dan kebebasan berekspresi, negeri Paman Sam itu telah berputar-putar di sekitar peringkat ke-limapuluh selama beberapa tahun terakhir.

Media yang bebas dan independen sangat penting bagi kebebasan berekspresi dan pendapat, seperti tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 19). Ini adalah inti dari proses demokrasi. Namun, banyak negara yang biasanya digambarkan sebagai demokratis, seperti Australia dan Amerika Serikat, gagal untuk secara efektif mempromosikan kebebasan pers. Mengapa?

Alasan dapat dirangkum dalam satu kata: Terorisme. Setelah serangan 11 September, beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Britania dan Australia spesifik memperkenalkan Undang-Undang Anti-Terorisme yang meningkatkan pengawasan warga dan pemantauan arus informasi. Inilah langkah-langkah antiteror yang telah dikaitkan dengan penurunan dalam kebebasan pers di seluruh dunia Barat.

Pemerintahan Kevin Rudd telah mengindikasikan bahwa kebebasan pers merupakan prioritas kunci, namun mereka tidak berbuat banyak untuk memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan hukum Australia. Sebaliknya, mereka berencana untuk lebih memperluas Undang-Undang Anti-Terorisme untuk memungkinkan perusahaan untuk mengakses email karyawan. Partai Demokrat telah mendesak Rudd untuk melakukan mengevaluasi hukum yang berlaku sebelum mengembangkannya.

      b .Dewan Pers di Australia

Australian Press Council Incorporated adalah badan pengawas media cetak yang melakukan pengaturan secara mandiri (self-regulatory). Dalam laman situs resminya, Dewan mengklaim bahwa pengaturan secara mandiri yang mereka terapkan memiliki sejumlah keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah dapat diakses oleh semua kalangan (accessible to all), menjadi sebuah industri yang berkomitmen pada standar dan untuk dewan pers yang independen (an industry committed to standards and to an independent press council), melindungi yang lemah (protecting the vulnerable), dan pada akhirnya menjaga keberlangsungan pers yang bebas dan bertanggung jawab (maintaining a free and responsible press).

Dewan Pers Australia didirikan pada Juli 1976, setelah diskusi antara penerbit dan Persatuan Wartawan Australia (AJA). Dewan didirikan dengan dua tujuan utama: untuk membantu melestarikan kebebasan tradisional pers di Australia dan memastikan bahwa pers yang bebas bertindak dengan tanggung jawab dan etika.

Dewan pers menyediakan fasilitas gratis, mandiri, dan efisien mengenai masalah pers. Dasarnya adalah sembilan prinsip yang terkandung dalam Statement of Principles. Isinya mengenai akurasi; ketentuan tanggapan terhadap ketidaktelitian yang membahayakan; keadilan dengan menghormati privasi dan kepekaan individu; menghindari berita yang diperoleh dengan cara tidak adil dan tidak benar; membedakan fakta dan opini serta tidak menyimpang dari materi; pemberitaan yang tidak baik; menghindari pemberitaan yang berkaitan dengan masalah ras, suku, dan agama; merespon terhadap kritik; dan menjamin akan adanya publikasi terhadap semua keputusan hakim.

Tugas dari dewan pers ini adalah untuk menjaga karakter pers Australia tetap pada jalurnya. Dewan pers memiliki mandat dalam mempertimbangkan, menyelidiki, dan menangani keluhan mengenai pelaksanaan pers serta perilaku orang-orang dan organisasi terhadap pers. Dewan pers ini berpegang pada pernyataan kebebasan pers untuk menerbitkan adalah kebebasan orang akan informasi, dan bahwa kebebasan pers juga termasuk hak untuk menerbitkan apa yang layak menjadi berita tanpa rasa takut atau menguntungkan, dan hak untuk mengomentari atas berita tersebut. dewan pers percaya bahwa kebebasan pers harus dipenuhi agar fungsi pers sebagai watchdog bisa dijalani dengan baik dan benar. Dewan pers ini didanai oleh konstitusi, majalah, MEAA, dan AAP dari sekian persen budget mereka.

Sesuai dengan Konstitusi yang baru-baru ini direvisi, tujuan dari Dewan Pers Australia adalah untuk mempromosikan kebebasan berbicara melalui media cetak yang bertanggung jawab dan mandiri, dan kepatuhan yang tinggi terhadap standar jurnalistik dan editorial, dengan:

a.      Mempertimbangkan dan menangani keluhan dan keprihatinan tentang isi di surat kabar, majalah dan jurnal, diterbitkan baik dalam bentuk cetak atau di Internet;

b.      Mendorong dan mendukung inisiatif oleh media cetak untuk mengatasi penyebab pembaca 'keluhan dan kekhawatiran;

c.       Meninjau, dan jika perlu, menantang perkembangan politik, legislatif, komersial atau lain-lain yang dapat merugikan penyebaran informasi bagi kepentingan publik, dan mungkin akibatnya mengancam hak masyarakat untuk mengetahui;

d.      Membuat pernyataan untuk pemerintah, pertanyaan publik dan forum-forum lain mengenai masalah-masalah yang tepat tentang kebebasan berbicara dan akses terhadap informasi;

e.       Melakukan penelitian dan konsultasi mengenai perkembangan kebijakan publik yang mempengaruhi kebebasan berbicara, dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu tersebut;

f.        Mempromosikan pemahaman Tujuan, Prinsip-prinsip dan cara kerja Dewan terutama di kalangan editor, jurnalis dan sekolah jurnalisme, melalui forum dan konsultasi; dan mendorong umpan balik untuk pertimbangan Dewan.

Untuk melaksanakan peran tanggung jawab pers, Dewan berfungsi sebagai forum untuk siapa pun yang memiliki keluhan mengenai pers. Dalam upaya untuk mempertahankan kebebasan pers, Dewan memantau singkat tentang perkembangan yang mungkin memengaruhi kebebasan tersebut. Dewan ini didanai oleh koran dan industri majalah, dan kekuasaannya bertumpu pada kemauan penerbit dan editor untuk menghormati pandangan Dewan, secara sukarela untuk mematuhi standar etika dan untuk mengakui kesalahan secara terbuka.

Sejarah Dewan tidak selalu mulus. John Fairfax Ltd, yang semula tidak berada dalam pihak yang sama dengan Dewan, akhirnya bergabung pada tahun 1982. News Ltd keluar dari Dewan pada bulan Juni 1980, dan bergabung kembali pada tahun 1987. (Publikasinya terus bekerja sama dengan Dewan di masa itu.) Demikian juga, Australian Suburban Newspapers Association Pty Ltd sempat bergabung dan meninggalkan Dewan pada beberapa kesempatan, yang terakhir pada tahun 1996 dan bergabung kembali pada tahun 1998. AJA (sekarang bagian dari Media, Entertainment and Arts Alliance) menarik diri dari Dewan pada tahun 1987. Pada tahun yang sama, Dewan sudah direstrukturisasi menjadi format yang sekarang. MEAA kembali berafiliasi dengan Dewan pada tanggal 1 Juli 2005.

Pada tahun 1992, Dewan Pers Australia menjadi anggota yayasan Asosiasi Dewan Pers Dunia dan bertindak sebagai Convenor / Dewan Penyimpanan. Pada bulan Mei 2000, Dewan Keluar dari Asosiasi

Sejak November 2009, Dewan terdiri dari 15 anggota, yang mewakili penerbit, para wartawan, serikat buruh, wartawan independen, dan anggota masyarakat, dan dipimpin oleh Ketua independen. Dewan mengadakan pertemuan setiap bulan, biasanya di Sydney, di kantor kecil yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif. Pada Agustus 2007, Dewan ini memperoleh badan hukum berdasarkan New South Wales Associations Incorporation Act.

Dewan akan dapat mengubah Konstitusi, dalam kerjasama dengan badan-badan konstituen. Dewan memiliki kekuasaan untuk menentukan luas dan memvariasikan struktur dan prosedur internal.

5 .kesimpulan dan saran

a .kesimpulan

Tidak ada sistem perizinan atau persetujuan pemerintah untuk memulai sebuah suratkabar atau perusahaan pers lainnya. Semua negara bagian dan wilayah lain dari South Australia dan Victoria (yang terakhir repealing perundang-undangan yang relevan pada tahun 1998) suratkabar percetakan perlu menyertakan nama dan alamat mereka serta nama dan alamat penerbit di koran, beberapa negara juga membutuhkan pendaftaran. Tidak ada larangan impor dan ekspor publikasi selain dari yang berkaitan dengan cabul, kekerasan, promosi atau penghasutan terorisme, dan penggunaan obat-obatan tertentu.

b .saran

Dengan melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang berkepentingan akan dipertemukan dan akan dimediasi oleh dewan pers. Jarang yang melanjutkan masalah-masalah yang ada ke jenjang pengadilan. Masalah yang ditujukan juga tidak boleh yang menyangkut personal wartawan. Haruslah perusahaan atau media di mana wartawan yang bersangkutan bernaung. Dewan memainkan peran penting dalam mempromosikan kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat pada umunya, dengan diskusi dalam kebijakan publik.